Indonesia Kurang Tenaga Ahli Teknologi Informasi

SHENZEN, KOMPAS.com - Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Hal ini terjadi karena banyak sarjana TI yang hanya memiliki kemampuan dasar sebatas sebagai operator dan programmer, dan di sisi lain, mereka yang ahli di bidang TI justru direkrut menjadi tenaga kerja di perusahaan asing di luar negeri.

Demikian dituturkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika Aizirman Djusan, saat ditemui wartawan Kompas, Regina Rukmorini, seusai acara penutupan Huawei Undergraduate Work, di Shenzhen, China, Jumat (22/11/2013).

Setiap tahun, jumlah sarjana teknologi informasi (TI) baru di Indonesia mencapai 300.000 orang per tahun. Mereka berasal dari 250 program studi dari beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Meskipun demikian, kata Aizirman, Indonesia masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan tenaga ahli TI, karena sekitar 75 persen dari lulusan sarjana itu juga tidak mengembangkan kemampuan atau terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi karena justru bekerja di industri yang bergerak di bidang non-TI.

Di sisi lain, menurut dia, banyak tenaga ahli di bidang TI saat ini direkrut oleh perusahaan asing. ”Banyak tenaga ahli Indonesia memilih bekerja di luar negeri karena mereka mendapat tawaran gaji lebih tinggi daripada gaji yang mereka terima di dalam negeri,” ujarnya.

Dia mencontohkan, banyak tenaga ahli di bidang animasi kini telah direkrut menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan di Malaysia.

Satrio Danuasmo, sarjana strata dua dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB mengatakan, setelah mengikuti program magang dan program pelatihan di sebuah perusahaan penyedia jasa solusi teknologi informasi dan komunikasi di China, dia pun berminat untuk bekerja di perusahaan tersebut.

”Dari pengalaman saya semasa pelatihan, saya merasa yakin dapat mengembangkan kemampuan dan bekerja lebih profesional di luar negeri,” ujarnya.

Sumber : KOMPAS CETAK

Editor : Erlangga Djumena

Ada 6 Titik Rawan Banjir dan Longsor di Jalur KA Banyuwangi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) IX mencatat ada enam titik jalur kereta api yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang rawan banjir dan longsor. 

"Jalur yang rawan longsor ada di wilayah perbukitan di kawasan stasiun Kalibaru. Sedangkan tiga titik banjir berada di antara Stasiun Rogojampi sampai Stasiun Karangasem". jelas Suprapto Humas PT KAI Daop IX Jember kepada Kompas.com, Kamis (28/11/2013). 

Untuk mengantisipasi, Daop IX Jember telah menyiagakan petugas penilik jalan ekstra yang disiagakan di setiap titik perlintasan kereta api yang rawan longsor dan banjir. Selain itu, menurut Suprapto, lokomotif khusus banjir juga disiagakan untuk mengganti lokomatif yang tertahan, agar bisa melintasi badan rel kereta api yang terendam banjir.

Editor : Kistyarini

Longsor dan Ambles, Jalur Trans-Sulawesi Terancam Putus

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com — Belasan titik longsor dan jalan ambles terlihat di sepanjang jalur Mamasa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kondisi ini menyebabkan jalur utama penghubung kedua kabupaten tersebut terancam putus. 

Sejumlah titik jalan yang ambles ke dalam jurang hingga lebih dari setengah badan jalan membuat kendaraan harus melaju bergantian dan berhati-hati. Kondisi ini dipicu derasnya curah hujan yang terjadi sejak Rabu hingga Kamis (28/11/2013) pagi ini.

Salah satu kondisi terparah terjadi di Desa Kelapa Dua, Polewali Mandar. Di lokasi ini dua kios di tepi jalan tertimbun longsor, sedangkan sejumlah rumah lainnya kini terancam ambles. 

Anto, salah satu warga korban longsor, mengaku masih beruntung. Pasalnya, saat kejadian, tak ada anggota keluarga di dalam rumah dan kiosnya yang tertimbun. "Warga khawatir longsor susulan masih akan terjadi, dan banyak rumah warga di sepanjang jalur ini terancam bahaya. Beberapa rumah yang tanahnya ambles juga terancam ambruk karena tanahnya terus terkikis banjir," ujar Anto.

Editor : Glori K. Wadrianto

Bulog Siap Ganti Raskin Berkualitas Buruk

TRIBUNNEWS.COM, SUBANG -- Badan Urusan Logistik Divisi Regional Subang dan Purwakarta siap mengganti beras yang diterima oleh masyarakat namun kondisinya buruk. Hal itu dikatakan Kepala Sub Divisi Regional Subang Siti Kuwati menanggapi banyaknya laporan penerima beras untuk warga miskin dalam kondisi tidak berkualitas.

"Kami sering menerima laporan terkait kualitas beras raskin yang jelek. Untuk itu kami siap mengganti beras berkualitas buruk tersebut dengan beras kualitas yang lebih baik," kata Siti kepada Tribun di Subang, Selasa (26/11/2013).

Berbekal banyaknya laporan warga yang menerima beras dalam kualitas yang jelek, ujar Siti, pihaknya telah memperketat pengadaan beras agar beras berkualitas buruk ini tidak diterima oleh warga penerima raskin.

"Dari awal kami sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra pemasok beras di Subang dan sekitarnya. Standar beras bagus itu memiliki kadar air 14 persen, butir menir 2 persen dan butir patah sebesar 20 persen," kata Siti.

Beras-beras berkualitas buruk yang diterima warga tersebut, menurutnya, sedari awal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipatuhi oleh mitra kerja Bulog.

"Beras dari Bulog yang dikirim ke penerima beras raskin ini disimpan di gudang Bulog dalam waktu yang lama. Akibat disimpan dalam waktu lama, sangat mungkin terjadi turun mutu," ujarnya.

Karena itu, menurut Siti, Bulog Subang berulang kali menekankan bahwa beras yang masuk ke gudang Bulog harus sesuai dengan standar kualitasnya. Jika beras yang masuk tidak sesuai dengan standar, sangat mungkin kualitasnya jadi buruk ketika disimpan dalam waktu lama.

Pada tahun 2013, kata Siti, Bulog Subang menargetkan pendistribusian beras sebesar 60 ribu ton. "Sampai bulan November, beras yang sudah terdistribusikan mencapai 42 ribu ton. Sisanya ditargetkan bisa terdistribusikan sebelum pergantian tahun," ujarnya.

Siti juga mengatakan stok beras di gudang Bulog Subang mencapai 21 ribu ton. "Stok sebanyak itu, diprediksi untuk delapan bulan ke depan," katanya. (men)

Terkait   #Raskin

Baca Juga

• Puluhan Kilogram Raskin Busuk dan Berjamur
• 'Raskin Ini Bukan Rasta'
• Terdakwa Penilep Raskin Minta Keringanan Hukuman
• Polisi Fokus Usut Kepala BPM Makassar Terkait Politisasi Raskin
• Penyerapan Raskin Bulog Lampung Masih Rendah

Editor: Hendra Gunawan

Sumber: Tribun Jabar

+ Share

Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.

Meski Minoritas, Muslim Cina Terus Tumbuh

REPUBLIKA.CO.ID,

Sejak kematian Mao Zedong. Muslimin mulai diizinkan menunaikan ibadah haji, mendirikan masjid, dan membuka sekolah Islam.
Perkembangan Islam yang sangat pesat di masa lalu tak membawa Cina menjadi negeri Muslim. Saat ini, Muslimin merupakan kelompok minoritas di negara dengan penduduk terbesar di dunia tersebut.

Menurut Pew Research Centre, jumlah Muslimin di Cina mencapai 21,6 juta jiwa. Tapi, jumlah tersebut tak seberapa dengan total penduduk Cina. Muslimin hanya mengambil sekitar 1,6 persen dari demografi Cina.

Sebagian besar Muslim Cina berasal dari Suku Hui. Salah satu suku terbesar di Cina tersebut terkenal sebagai suku Muslim. Jumlah mereka hampir mencapai 10 juta jiwa. 

Menurut laman Tionghoa Muslim, istilah Hui berasal dari Hui Hui yang ditujukan untuk bangsa Uyghur. Mereka muncul di sekitar abad kesepuluh saat kekuasaan Dinasti Song. Saat ini, mereka banyak terkonsentrasi di Xinjiang.

Namun, sumber lain menyebutkan, istilah Hui bermula pada era Dinasti Ming. Saat itu, Islam dikenal dengan nama Tiangfang Jiao yang artinya agama bangsa Arab. 

Islam juga disebut Hui Hui Jiao, yakni agama bangsa Hui Hui. Dari sejarah tersebut, kemudian Muslimin Cina dari etnis apa pun disebut sebagai orang Hui Hui.

Kondisi Islam di Cina mulai berubah pada abad ke-20, yakni saat Cina memasuki era republik. Saat pemerintahan Cina baru berdiri, pemerintah banyak membuat kebijakan bagi Muslimin. 

Islam yang dalam sejarahnya berkembang pesat mulai menurun mengingat tak ada lagi dominasi imigran. Muslimin pun menjadi kelompok minoritas.

Meski sebagai kelompok minoritas, Muslimin Cina tak segan menampilkan identitas mereka. Kalangan pria Muslim terlihat mengenakan peci dan menumbuhkan jenggot. 

Para Muslimahnya pun mengenakan jilbab. Untuk kebutuhan pangan halal, mereka tak perlu khawatir. Banyak Muslimin Cina yang membuka usaha pangan. Meski dibuka untuk umum, makanan yang mereka jual selalu halal.

Untuk fasilitas beribadah, Muslimin Cina juga memiliki beberapa masjid. Tak hanya sebagai tempat beribadah, masjid juga menjadi tempat pembelajaran Islam. Mereka juga ramai saat perayaan dua hari raya. Saat Ramadhan pun mereka mengadakan acara buka bersama di masjid.

Meski dapat berinteraksi dengan masyarakat umum, Muslimin Cina lebih menyukai tinggal berkelompok. Mereka membentuk komunitas, bahkan perkampungan Muslim. 

Perkampungan Muslim di Wuzhong, misalnya. Di sana, Muslimin Cina hidup bersama. Terdapat sekitar 3.000 Muslim dengan 90 kepala rumah tangga. Mereka berkumpul membentuk perkampungan Muslim.

Kendati Muslim Cina tampak hidup nyaman dan bahagia, ancaman sering kali datang menghantui mereka. Muslimin Cina sering kali menjadi objek pembantaian, terutama di kawasan Xinjiang yang memang menjadi tempat kebanyakan Muslim Cina. Dikabarkan oleh VOA Islam, telah banyak terjadi pembantaian di sepanjang sejarah Muslim Cina.

Menurut VOA, Muslim Uyghur sering kali menjadi target kekerasan. Mereka bahkan dimasukkan dalam daftar teroris Cina.

“Warga Muslim Uyghur memang selalu menjadi kambing hitam Pemerintah Cina atas aksi kekerasan di Kota Urumqi, Provinsi Xinjiang. Di Xinjiang, selama 2009 telah terjadi ketegangan antara suku Muslim Uighur dan suku Han yang mendominasi daratan Cina,” tulis berita tersebut.

Tercatat, pada Juli 2009 terjadi konflik kekerasan antara Uyghur dan suku Han di Urumqi, ibu kota Xinjiang. Konflik tersebut menyebabkan sedikitnya 197 orang tewas, 1.700 orang terluka, dan 1.434 Muslim Uighur diculik serta dihukum pemerintah Cina.

Konflik Juga terjadi pada 2008. Sedikitnya, 22 orang meninggal akibat bentrok Muslim Uyghur dengan aparat setempat. Konflik terjadi ketika Muslimin tak mendapat izin untuk membangun masjid.

Reporter : afriza hanifa

Redaktur : Damanhuri Zuhri

Rencana Menjual Masjid Bersejarah Ditentang

CIREBON--Mencuatnya berita penjualan Masjid Teja Suar yang berlokasi di Jl Tuparev, Kabupaten Cirebon mengundang keprihatinan banyak pihak. Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon, Drs H Masykur MPd berjanji akan berupaya mempertahankan masjid dengan melobi pemiliknya agar membatalkan niat menjual tempat ibadah bersejarah itu.

Masykur mengaku prihatin dan menyayangkan jika sang pemilik Masjid Teja Suar benar-benar akan menjualnya. Pasalnya, meskipun masjid tersebut belum diwakafkan dan masih menjadi milik pribadi, tetap saja dalam pandangan umat Islam, langkah itu sebagai sesuatu yang negatif.

Dijelaskannya, jika lahan itu belum diwakafkan dan masih menjadi milik pribadi, pada dasarnya tidak ada larangan untuk diperjualbelikan. Namun masalahnya, karena lahan yang dijual itu terdapat masjid yang bersejarah bagi umat Islam, khususnya masyarakat Cirebon. Sehingga, jika tempat itu beralih fungsi, apalagi menjadi showroom atau dealer, maka dipastikan akan melukai hati masyarakat Islam.

"Sangat prihatin dan disayangkan sekali. Meskipun saya dengar masjid itu belum diwakafkan dan masih ada pemilik atau ahli warisnya, tetap saja tidak etis menjualmasjid," tegasnya.

Lebih dari itu, Masykur mengaku, pihaknya hingga kini terus berusaha melobi pemilik dan DKM, agar masjid tidak jadi dijual. "Persoalan ini sedang kami kawal terus, tapi kami belum bertemu dengan pemilik dan DKM-nya. Intinya, kami tidak tinggal diam," ucapnya.

Sumber Radar (JPNN Group) yang namanya minta tidak dikorankan membenarkan penjualan masjid. Dirinya bahkan menjelaskan ada beberapa alasan mengapa masjid Teja Suar dijual. Alasan pertama karena H Saelan selaku pemilik masjid Teja Suar akan membangun sekolah dan masjid di kompleknya Aburizal Bakrie di Bogor. Alasan lain karena H Saelan mengaku terjerat utang antara Rp10-13 miliar. Dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Konon kabarnya, yang membeli bernama Ade, pensiunan aparat.

Tidak hanya itu, masih kata sumber Radar, rencananya masjid Teja Suar akan dipindahkan ke belakang di luar areal masjid Teja Suara selama ini. Lokasinya di atas tanah milik pembelinya. Saat ini, bahkan ada pengusaha muslim asal Cirebon yang tinggal di Bandung, sedang bertemu dengan H Saelan. Rencananya pengusaha itu akan membeli masjid Teja Suar, setelah dibeli rencananya akan langsung diwakafkan. "Pengusaha itu langsung mendapat mandat dari Abu Dhabi," ujarnya.

Sumber Radar yang lain menyebutkan, mencuatnya penjualan masjid Teja Suar di media massa dan menjadi berita nasional, ternyata membuat H Saelan ketakutan. H Saelan yang dikabarkan baru menerima DP ketakutan dan ingin mengembalikan uang DP itu kepada pembeli. "Yang jual ketakutan, kabarnya baru menerima DP (uang muka), dan DP itu akan dikembalikan lagi," terangnya.

Terpisah, mantan aktivis DKM Masjid Teja Suar, Dr H Agus Alwafier By MM dalam siaran persnya kemarin mengatakan, kalau memang benar Masjid Teja Suar dijual, maka itu sudah sangat keterlaluan dan bisa jadi berita sedunia. Dia pun menjamin umat Islam tidak akan rela.

Masjid Teja Suar, kata Agus Alwafier, sudah menjadi trade mark umat Islam di Cirebon. Bahkan antara tahun 1986-an masjid itu menjadi tujuan kelompok masyarakat tertentu di wilayah Ciayumajakuning. Saat itu, masyarakat banyak yang fanatik untuk salat Jum"at di masjid Teja Suar.

Dirinya bahkan tidak yakin kalau masjid Teja Suar dijual oleh H Saelan dan keluarganya. Apalagi keluarga besar H Saelan adalah binaan Buya Hamka dan dekat sekali dengan Buya Hamka. H Saelan pun memiliki lembaga pendidikan Al Azhar di Kemang. Ini artinya H Saelan sudah paham tentang Islam dan jiwa muslim.

Masjid Teja Suar, lanjut doktor jebolan Universitas Borobudur itu, sudah menjadi milik umat Islam. Jadi, kalau tiba-tiba dijual, akan mengundang kemarahan umat Islam. "Selayaknya ditawarkan dulu kepada DKM. Dan DKM segera cari solusi. Menjual masjid dan menjadikan masjid sebagai mal, sama dengan penghinaan terhadap umat Islam. Hati-hati jangan gegabah. Kita umat Islam harus mempertahankannya!" tegas dia.

Kalaupun  tanah itu dijual, menurut Agus, sebenarnya boleh saja sekalipun sepertinya tak pantas keluarga H Saelan menjual tanah yang ada masjidnya. Pihaknya juga ingin menyampaikan informasi kepada pengurus Al Azhar pusat atas kabar penjualan masjid Teja Suar.

"Kalau memang Saelan secara sadar menjual masjid, maka harus diingatkan terutama oleh orang-orang dekatnya. Kedua, kalau sampai masjid dibongkar, justru itu akan terjadi kondisi tak kondusif dan bisa jadi isu SARA. Sebab kalau yang beli itu orang Islam, maka tak mungkin tega membongkar masjid, karena sama dengan bunuh diri secara agama. Dan yakin bisnis apapun tak kondusif. Dan apalagi jika yang beli non muslim, maka itu pemicu isu SARA di Cirebon. Ini dahsyat dan harus dihindari," ucapnya.

Heboh informasi penjualan masjid Teja Suar ini, membuat kalangan masyarakat ramai berkunjung. Kemarin, jamaah salat Jumat terlihat penuh memadati masjid yang persis tepat di depan Kantor PLN UPJ Cirebon. Bahkan, dari pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon juga terlihat. Salah satu kepala dinas Kota Cirebon juga turut serta menunaikan salat Jumat di masjid yang dulunya diresmikan Buya Hamka.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kabupaten Cirebon, H Zein didampingi Drs H Sambas mengaku sengaja datang ke Masjid Teja Suar untuk melaksanakan salat Jumat, sekaligus berniat bertemu dengan DKM masjid. Apalagi di media massa, muncul pemberitaan masjid ini dijual kepada pengusaha dan akan beralih fungsi menjadi showroom.

Hanya saja, H Zein belum berani memberikan keterangan lebih jauh karena belum bertemu pengurus DKM Masjid Teja Suar. Tujuannya, hanya ingin menanyakan apakah benar adanya penjualan masjid seperti yang muncul di media massa.

"Saya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh, karena saya mau bertemu dulu dengan DKM," kata pria asal Kabupaten Kuningan ini.

Hasan, salah satu jamaah salat mengakui masjid Teja Suar telah dijual kepada salah satu pengusaha. Karena itu, dirinya menyesalkan ketika ada pengurus DKM yang kurang terbuka kepada media mengenai kebenaran kabar itu. "Memang kenyataannya sudah dijual," kata Hasan yang mengaku kurang tahu persis angka penjualannya.

Sementara, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) tidak akan meladeni proses perizinan perubahan lahan Masjid Teja Suar yang berlokasi di Jl Tuparev, Kabupaten Cirebon menjadi showroom maupun dealer. Apalagi, kalau status lahannya tidak jelas, apakah sudah diwakafkan atau masih milik pribadi.

"Secara pribadi, kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan. Apalagi tempat ibadah dijual. Saya yakin umat yang berbeda agama pun jika tempat ibadahnya dijual, perasaannya sama seperti kami. Oleh karena itu, kami akan menolak memproses perizinannya jika masjid itu dialihfungsikan," tegas Kepala BPPT Kabupaten Cirebon, Agas Sukma Nugraha SH MM didampingi Kabid Pelayanan Administrasi Perizinan Dede Sudiono kepada Radar, kemarin.

Masih menurut Agas, pihaknya akan mempermudah izin selama proses kelengkapan administrasi sudah ditempuh. Namun, pihaknya tentu tidak akan gegabah memberikan izin, karena mempertimbangkan kondusivitas daerah, terlebih lagi mengubah fungsi masjid yang notabene tempat ibadah umat muslim menjadi showroom maupun dealer.

"Kalau memang tanah itu sudah diwakafkan kemudian ahli waris tetap memaksa dijual, kami tidak bisa intervensi. Itu sih urusannya pengadilan. Tapi kalau diproses di pengadilan tetap saja menggantung, tentu tidak akan diproses, karena pada prinsipnya kami tidak akan melayani lahan sengketa," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tidak memungkiri bahwa kawasan di Jl Tuparev merupakan jalur perdagangan dan jasa. "Jadi kami tidak bisa menolak, jika semua bukti kepemilikan dan administrasi sudah ditempuh untuk memproses itu. Tapi, lagi-lagi yang bicara urusan tanah itu adalah tetap pengadilan dulu," ucapnya.

Untuk memberikan izin pun, tambah Agas, harus sesuai dengan tata ruang, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yakni Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), dan beberapa tim lainnya.

Hanya saja yang jadi masalah, masjid itu milik pribadi atau sudah diwakafkan" Tentu ini harus ditelusuri terlebih dahulu status tanahnya, baik secara de facto maupun de jure. "Secara pribadi, saya sangat menyesalkan penjualan ini. Saya yakin umat yang berbeda agama pun jika tempat ibadahnya dijual, perasaannya sama seperti kami. Bangunan tua di Cerbon boleh dikatakan sebagai cagar budaya. Apalagi Cirebon dikenal sebagai kota wali," tuturnya.(via/abd/sam)

 0  0

Sukuk Dari Dana Haji Capai Rp 31,5 Triliun

Jakarta – Nominal outstanding surat berharga syariah negara (Sukuk) dari dana haji per Oktober tahun ini mencapai Rp 31,5 triliun. Sedangkan jumlah dana haji yang telah ditempatkan dalam sukuk negara sejak 2009 mencapai Rp 41,8 triliun.

Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan dana haji merupakan salah satu sumber pembiayaan fiskal yang penting bagi negara mengingat angkanya yang besar atau hingga 19 persen dari total sukuk yang mencapai Rp 160 triliun. Oleh karenanya pihaknya mengadakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agama untuk menyempurnakan skema pemanfaatkan dana haji tersebut dalam instrumen yang aman.

“Kalau kita melihat sekarang dari sukuk negara per-outstanding Rp31,5 triliun dari dana haji, ini menunjukkan betapa pentingnya dari dana haji bagi pembiayaan fiskal kita. Jadi kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementrian Keuangan yang ditandatangani ini suatu langkah yang baik,” ujar Menkeu dalam acara penandatangan MoU antara Menkeu dan Menag tentang Penempatan Dana Haji dalam Sukuk secara langsung dikantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (22/11).

Menurut Menkeu dari sisi Kemenkeu penempatan sukuk ini memudahkan dalam pembiayaan karena jumlahnya sangat besar dan aman. Sedangkan dari sisi Kementerian Agama penempatan dana haji dalam sukuk dinilai penting karena merupakan instrumen investasi aman yang akuntanbel, transparan dan relatif tidak beresiko (free-risk).

Dengan adanya penyempurnaan kesepahaman ini maka inisiatif penempatan dana haji dalam sukuk yang selama ini dilakukan oleh Kemenag maka akan dapat dilakukan oleh Kemenkeu. Selain itu sukuk dana haji dimungkinkan untuk digunakan pada pembiayaan APBN, termasuk proyek-proyek terkait penyelenggaraan ibadah haji.

“Jadi kami melihat dua sisi ini bisa di-cover dan dicakup dalam kerjasama ini. Ini kami lihat sebagai sesuatu yang baru dibandingkan dengan kerjasama di 2009. Dari menteri agama satu langkah seperti ini merupakan langkah awal, nanti kita pikirkan lebih jauh apalagi yang bisa kita lakukan dalam kerjasama ini,” jelas dia.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan dari sisi fiskal penempatan dana haji ini dinilai menjamin adanya kepastian mengenai sumber pembiayaan, terlebih pada 2014 Indonesia menghadapi situasi global yang tidak mudah. Walaupun defisit APBN hanya 1,69 persen atau relatif kecil, namun sumber domestik yang aman dinilai penting untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global yang masih terjadi pada tahun depan.

Menteri Agama Suryadharma Ali menjelaskan potensi dana haji yang besar membuat pihaknya kebanjiran permintaan penempatannya, seperti agar ditempatkan di perbankan syariah. Namun dia mengaku sangat selektif terhadap pilihan bank syariah yang bisa memberikan perhatian kepada umat Islam mengingat sesuai dengan program di Kementrian Agama.

Pilihan penempatan dana haji di sukuk negara dinilai tepat karena lebih aman, jangka waktu lebih sesuai dengan siklus jaman dan dikelola dengan mekanisme APBN yang transparan dan akuntabel

“Kalau bank-bank syariah gak punya komitmen apa bedanya dengan kapitalis. Kementerian agama lebih memilih instrumen investasi dana haji itu atas dasar prinsip keamanan, kenyamanan, efisiensi dan optimalisasi dana haji. Makanya kami dari Kementrian Agama segera menghijrahkan ke sukuk negara melalui MoU ini,” tutur Menag.

Menag berjanji akan meningkatkan alokasi dana tersebut ke sukuk negara dengan intrumen yang ada sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran haji. Selain itu Menag juga mengungkapkan saat ini rancangan Undang-Undang pengelolaan dana haji dalam tahap finalisasi, sehingga pilihan investasi dana haji tidak hanya terbatas dalam instrument keuangan syariah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mengatakan dengan Mou ini maka Kemenag akan menambah sukuk, baik yang berbentuk private placement atau bilateral, maupun yang diperdagangkan ataupun lelang. MoU ini, katanya, juka akan memperbaiki inisiatif pendekatan dan metode penentuan imbal hasil sukuk negara yang lebih akurat dan transparan.

Anggito yang mantan Plt Kepala BKF ini mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya dengan Kemenkeu juga akan mempersiapkan penempatan kembali dari Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang jatuh tempo senilai Rp 3 triliun pada akhir 2013 jika dibutuhkan oleh Menkeu dalam rangka frontloading APBN 2014.

“MoU tersebut maka akan terdapat manfaat langsung yaitu 1. mengurangi risiko pengelolaan dana haji melalui penempatan pada instrumen investasi yang aman syariah dan bebas risiko. 2. memberikan imbalan investasi yang kompetitif sebagai sumber peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji 3. meningkatkan transparansi pengelolaan ibadah haji. 4 optimalisasi ibadah haji untuk kegiatan kemenag 5. Memberi manfaat pada pembiayaan APBN pada penyediaan sumber pembiayaan fleksibel janhgka panjang, pasti dan berkelanjutan,” pungkasnya.

OJK Akan Susun Payung Hukum Interkoneksi Keuangan Syariah

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuat peraturan tentang interkoneksi lembaga keuangan syariah. Dengan peraturan ini, diharapkan aset lembaga keuangan syariah bisa bertumbuh 35-40% tahun depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani mengatakan, saat ini lembaga keuangan syariah berdiri sendiri-sendiri. Padahal menurutnya, jika dihubungkan akan menghasilkan pasar yang sangat potensial.

Hingga tahun 2012, total aset lembaga keuangan syariah mencapai Rp247,2 triliun. Dari dana tersebut, sekitar 80,8% adalah aset perbankan syariah, dan sisanya aset IKNB syariah.

Kendati jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2004 yang baru Rp36,5 triliun, namun menurut Firdaus, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan potensi pasar yang ada. Dia mengingatkan bahwa potensi masyarakat Muslim di Indonesia mencapai 206 juta jiwa.

"Melalui interkoneksi lembaga keuangan syariah, aset tersebut diharapkan bisa bertumbuh," ungkap Firdaus.

Sementara mekanisme interkoneksi yang ditawarkan OJK, menurut Firdaus, adalah ketika nasabah menggunakan layanan perbankan syariah dan hendak menggunakan layanan turunan dari perbankan, nasabah tidak menggunakan layanan konvensional, melainkan tetap layanan syariah. Layanan turunan ini misalnya setelah nasabah menabung di bank syariah dan ingin mendapatkan proteksi, bisa menggunakan asuransi syariah. Begitu pula ketika nasabah ingin agar kreditnya dijamin, nasabah bisa menggunakan layanan penjaminan syariah.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Efrinal Sinaga mengatakan, OJK harus memperjelas mekanisme dalam interkoneksi syariah ini. Selain itu menurutnya, diperlukan pula kejelasan mengenai produk dan sistem pendanaannya.

"Kalau ada interkoneksi, peraturannya harus jelas. Jangan sampai nanti ini tidak boleh, itu tidak boleh," jelasnya.

Sementara, menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto, interkoneksi memang menjadi jalan untuk bisa memperkuat lembaga keuangan syariah. Namun di samping itu, industri menurutnya juga harus memperbaiki sisi internalnya.

Ada beberapa hal yang menurut Rahmat perlu diperhatikan untuk membangun keuangan syariah. Hal pertama terkait dengan inovasi produk. Menurut Rahmat, produk lembaga keuangan syariah harus bisa didesain supaya memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Selanjutnya, ia menambahkan, industri perbankan syariah juga perlu memperkuat sumber daya manusia dan permodalan. Peningkatan investasi dan kompetensi SDM ini diperlukan untuk menghadapi persaingan global.

Hal terakhir, menurut Rahmat, adalah mengenai pemahaman masyarakat. "Literasi menjadi hal yang penting untuk meningkatkan penggunaan produk jasa keuangan," tandasnya.

Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Syariah Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesadaran masyarakat terhadap produk industri keuangan syariah masih rendah. Padahal populasi masyarakat Muslim di Indonesia mencapai 206 juta jiwa. 

Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid menjelaskan, kondisi ini membuat penetrasi industri keuangan syariah masih rendah. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan oleh belum optimalnya mobilisasi dana dan dukungan infrastruktur. 

"Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah masih dalam tahap pertumbuhan," kata  dalam paparannya pada Islamic Finance Conference, Senin (25/11/2013).

Nusron menilai, nilai kapitalisasi pasar perbankan syariah Indonesia yang sebesar Rp 2,763 triliun dapat diakatakan belum mencapai titik yang ideal. Hal ini, kata dia, karena jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 151,79 persen dibanding jumlah muslim di Timur Tengah. 

Bila dilihat dari produknya, Indonesia harus berani dalam melakukan riset keaslian syariah dan menghapus anggapan bahwa syariah pada dasarnya sama dengan konvensional. Nusron mengungkapkan produk baru syariah yang dibuat seharusnya merupakan produk yang dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Terkait peningkatan penetrasi, industri keuangan syariah harus meningkatkancapacity building, sumber daya manusia lebih transparan, pelayanan yang efektif dan efisien serta mengedepankan unsur taa'wun (tolong-menolong)," jelas Nusron.

Dalam membangun interkoneksi keuangan syariah, kata dia, DPR harus membuat regulasi, melakukan sosialisasi pembangunan interkoneksi, penjaminan, dan melakukan pengawalan atas program.

Di samping itu, pemerintah, OJK, asosiasi, dan masyarakat pun perlu memperhatikan edukasi keuangan, peningkatan akses dari sisi eligibilitas, regulasi, dan peningkatan saluran jasa keuangan.

Sekali Lagi, Asma Allah Hanya Untuk Muslim

Kuala Lumpur - “Penyebutan asma Allah tetap ekslusif hanya boleh digunakan oleh umat Islam dan bukan pemeluk agama lain,” ujar Jamil Khir Baharom, Menteri Agama di kantor Perdana Menteri Malaysia, Selasa (11/11/2013).

Jamil mengatakan, sudah jelas kata seperti Ka’bah dan Baitullah menjadi bagian dari agama Islam dan hanya digunakan umat Islam.

“Jadi, berdasar situasi terkini di Malaysia, asma Allah hanya buat orang Islam. Pemerintah memiliki kekuasaan, dengan mencegah pemeluk agama lain untuk menggunakannya untuk menghindari saling curiga,” katanya di tengah debat soal anggaran belanja pemerintah Malaysia 2014.

Persoalan ini mencuat di pengadilan Malaysia, ketika majalah umat Katolik The Herald menulis kata Allah untuk menyebut Tuhan. Namun di pengadilan banding, majelis hakim memutuskan penggunaan asma Allah eksklusif bagi umat Islam.

Ketika seorang anggota parlemen bertanya apakah umat Kristen di Sabah dan Serawak boleh menggunakan asma Allah, Jamil bilang mereka bebas menggunakannya karena pemerintah federal menghormati 10 poin solusi soal ini.

Pada soal lain, Jamil mengatakan pemerintah tak akan ragu mengambil tidakan terhadap kelompok seperti Coalition of Malaysia NGO (Cpmango) yang pernah berupaya menyoal Konstitusi Federal dan Syariah Islam.

“Sikap kita konsisten, jika ada kelompok yang mencoba menciptakan disharmoni atau instabilitas, kita tak ragu mengambil tindakan seperti yang dibolehkan hukum,” katanya.

Comango, menurut Jamil, adalah badan ilegal yang tak diakui oleh hukum Malaysia.

“Comango menginginkan gaya hidup yang membolehkan kemurtadan, Shiah, percabulan, dan menggalakan kebebasan kaum Lesbian, Gay, Bisexual dan Transeksual (LGBT). [005-Inilah]

HMI Harus Menjadi Muslim Yang Pluralis

Banjar, (harapanrakyat.com),-
Pada perubahan sosial yang sedang terjadi saat ini, dalam diri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus menjadi mulsim yang rahmatanlill’alamin, muslim yang Pluralis, menghargai orang lain, dan muslim yang cinta damai.

Hal itu diungkapkan Pimpinan Umum media Harapan Rakyat (HR) cetak dan online, Bachtiar Hamara, saat memberikan materi dalam acara Latihan Kader I (Basic Training) gabungan HMI Cabang Ciamis-Banjar tahun 2013, bertempat di aula Islamic Center (IC) Kota Banjar, Jl. Kapten Jamhur, Sabtu (2/11).

Tema dalam materi yang disampaikannya adalah “Semangat yang menembus langit,” dan “Buat apa banyak orang pintar kalau tidak bermoral.”

“HMI Cabang Ciamis-Banjar ini harus menjadi HMI yang terang-benderang. Untuk itu setiap kadernya harus memiliki pemikiran yang cerdas. HMI harus menjadi alat untuk mencapai tujuan,” kata Bachtiar.

Peserta kegiatan Latihan Kader I HMI Cabang Ciamis-Banjar itu meliputi mahasiswa dari IAID Ciamis, Unigal Ciamis, STAIMA Banjar, STIKES Banjar dan STISIP Bina Putera Banjar.

Adapun tema yang diambil dalam kegiatan tersebut adalah “Terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan perannya dalam berorganisasai, serta hak dan kewajibannya sebagai kader ummat dan kader bangsa.” (Eva/R3/HR-Online)

Rektor UII: Kematangan Intelektual dan Akhlak Kunci Keberhasilan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Edy Suandi Hamid mengatakan, kompetisi kerja di masa depan akan semakin ketat. Mengingat masuknya Indonesia dalam ASEAN Economic Community 2015, yang akan mulai berlaku pada 2015.

Edy Suandi Hamid mengemukakan hal itu usai mewisuda 817 wisudawan/wisudawati periode I tahun akademi 2013/2014 di Kampus UII Terpadu, Yogyakarta, Sabtu (23/11). Para wisudawan terdiri dari 40 orang wisudawan dari Program Dipoloma Tiga (D3), 654 orang wisudawan/wisudawati dari Program Strata Satu (S-1), 119 orang wisudawan/wisudawati dari Program Strata Dua (S-2) dan 4 orang wisudawan dari Program Strata Tiga (S-3).

Dijelaskan Edy, ASEAN Economic Community 2015 merupakan episode baru persaingan jasa secara bebas, di mana para pekerja asing akan bebas masuk ke Indonesia dan bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri. Berdasarkan survei HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) Indonesia berada pada peringkat enam besar negara tujuan ekspatriat dalam mencari kerja. “Ini semakin memperjelas peta kompetisi dalam bekerja,” kata Edy.

Edy berkata, realita tersebut menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi siapa saja, termasuk sarjana lulusan UII secara khusus. “Kami optimis bahwa semua itu mampu dihadapi saudara sekalian dengan bekal gelar akademik yang tercantum di belakang nama saudara yang mengandung makna kompetensi tertentu yang dimiliki,” kata Edy. 

Model pendidikan di UII, kata Edy, mengedepankan kematangan intelektual dan akhlak. “Sehingga hal ini diharapkan semakin menambah rasa optimisme kami bahwa lulusan UII memang dipersiapkan untuk siap menghadapi kompetisi, baik di level nasional maupun global,” ujarnya.

Kepada para lulusan magister, Edy berharap memiliki kematangan dan kompetensi lebih, baik dalam berpikir dan berprilaku. Sehingga akan tumbuh kreativitas dan produktivitas yang selaras dengan gelar tambahan. Sedang kepada pemegang derajat doktor, berbekal metode belajar yang lebih terfokus pada riset dan kontemplasi keilmuan yang berpijak pada nilai-nilai filsafat, maka hal itu telah meneguhkan jati diri lulusan yang lebih berkompeten di bidang riset.

“Karenanya, kami berharap mulai saat ini saudara telah bersiap diri untuk menjadi peneliti guna pengembangan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan yang kemudian hasilnya bisa memberikan kemanfaatan bagi kehidupan dan kemashlahatan umat manusia,” tutupnya.

Menteri Agama: Konflik Agama Itu Biasa

Bandung - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) berpendapat, kerukunan antarumat beragama di Indonesia adalah yang terbaik dunia. Namun, dia menyadari masih banyak konflik berlatar belakang agama.

“Konflik itu biasa. Wajar selama tidak dikipas-kipas. Kenapa? Selama Tuhan menciptakan manusia berikut dengan amarahnya, maka potensi konflik tetap ada,” kata SDA.

Hal itu disampaikan SDA dalam acara Silaturahmi Tokoh Agama Jawa Barat (Jabar) bertajuk “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Pilar Kekuatan Bangsa”, di Bandung, Jabar, Jumat (15/11) malam.

“Tetapi harus diingat. Tuhan memberi kita amarah, tapi Tuhan juga menuntun amarah kita. Dalam Islam, orang yang sabar dicintai Tuhan. Demikian undang-undang mengatur amarah. Misalnya, orang menampar, maka hukumannya sekian,” ujar SDA.

Dia meminta seluruh tokoh-tokoh agama di Indonesia agar mewaspadai “kipas-kipas” (provokator) yang ingin merusak kerukunan di Indonesia. “Waspada pada kipas-kipas dan kompor-kompor. Urusannya sedikit, dikompori jadi besar. Tidak ada urusan dibikin isu lalu membesar,” tegasnya.

Dia menambahkan, keberagaman haruslah menjadi kekuatan. “Kenapa kita harus rukun? Karena kita beragam suku, adat istiadat, agama dan egoisme masing-masing juga muncul. Keberagaman jangan jadi kelemahan,” imbuh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurutnya, tidak sedikit pihak yang ingin masuk dan menciptakan instabilitas dan disharmoni sosial melalui perebedaan agama. “Ini harus kita wapadai,” tutur SDA.

Menag Minta Tokoh Agama Jaga Keharmonisan Jelang Tahun Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jelang tahun politik 2014 para tokoh agama diminta menjaga keharmonisan di masyarakat. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam kesempatannya menyambut hari guru nasional 2013, meminta tokoh agama dan ormas Islam dapat membantu menjaga harmonisasi di tahun politik.

"Karenanya di tahun politik nanti umat dan tokoh agama bisa membantu pemerintah bersama menjaga suasana yang lebih kondusif," ujar Suryadharma kepada Republika. Jangan sampai tokoh agama malah menyeret-nyeret umat dalam konflik politik demi kepentingan sesaat. 

Tokoh agama ini, menurut dia, berperan penting memberikan pemahaman yang baik bagi umat selama proses transisi politik. Partisipasi mereka juga dinilai mampu mengeliminir jumlah golput pada pemilu 2014 agar seluruh warga bangsa tetap menggunakan hak politiknya. 

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nashir mengakui tokoh agama memang memiliki peran penting menjaga stabilitas politik di 2014. Dari kalangan Muhammadiyah, jelas dia,  sudah sejak lama menyosialisasikan partisipasi politik aktif tanpa merusak tatanan keberagamaan masyarakat.

"Tokoh agama harus menjadi mediator," katanya. Pandangan Muhammadiyah terhadap Islam yang moderat. Serta tidak masik dalam bagian partisan politik menjadi langkah ormas Islam ini   menjaga stabilitas masyarakat khususnya bagi warga Muhammadiyah.

Sedangkan Sekjen Pengurus  Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan, NU telah mengambil peran menjaga keharmonisan antar tokoh agama melalui Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Dari LPOI inilah, kata dia, komunikasi antar ormas Islam terjalin. 

Komunikasi antar ormas Islam di LPOI tersebut, terang dia, termasuk kesepahaman bersama para tokoh agama mensukseskan Pemilu 2014. Dan mengantisipasi terjadinya gesekan politik diantara umat beragama. "LPOI juga berperan mengajak masyarakat tidak melakukan upaya negatif merusak pesta demokrasi tahun depan."

Indonesia Alami Krisis Pangan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Oxfam untuk Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyatakan Indonesia saat ini sudah rawan pangan akibat banyaknya komoditas penting yang diimpor. 

"Menurut saya Indonesia sudah mengalami kerawanan pangan. Tidak terasa. Kita tidak sadar apa yang di depan meja itu berasal dari luar," kata Said dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (27/10/2013).

Said menuturkan, pada tahun 2011, neraca perdagangan komoditas pangan Indonesia mengalami defisit hingga menembus angka 6 juta dollar AS. Dari berbagai komoditas pangan itu, tiga komoditas yang menjadi penyumbang defisit terbesar, yaitu beras, gandum dan jagung.

Menurut Said, saat ini lima komoditas utama masyarat Indonesia, yaitu beras, jagung, gula, daging, dan kedelai, diimpor dari luar negeri. Indonesia, kata Said, masih beruntung karena kelima komoditas tersebut masih stabil di pasar internasional. "Baru kedelai saja yang kemarin bergejolak," ucapnya.

Sementara itu, profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa memprediksi jika tren itu berlanjut dan dibiarkan, krisis pangan akan terjadi pada pertengahan pemerintahan mendatang. 

"Menurut perhitungan kami, 2014 ini masih aman," katanya. Membantah teori keunggulan komparatif yang dicetuskan David Ricardo, Andreas berpendapat jika negara ingin maju, ia seharusnya memproduksi semua komoditas, terutama komoditas pangan.

Pemerintah seharusnya fokus pada komoditas pangan, kata Andreas, karena komoditas ini menempati posisi terpenting dalam sebuah negara. 

"Ketergantungan sebuah negara akan pangan, bila terjadi fluktuasi harga, kemudian impor kita besar, ekonomi akan kolaps," ujarnya.

Reformasi 1998 di tanah air, kata Andreas, juga dipicu adanya krisis beras di berbagai daerah yang kemudian meletup di tingkat pusat. Begitu juga dengan terjadinya revolusi di Timur Tengah yang diakibatkan adanya krisis pangan. "You control food, you control people," katanya.

Ia pun mencontohkan pemerintah Amerika Serikat yang tidak segan menggelontorkan dana besar-besaran bagi para petaninya, terutama dalam hal menstabilisasi harga pangan. Indonesia, kata Andreas, seharusnya mencontoh AS yang dianggap sebagai model terbaik dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Indonesia Alami Krisis Pangan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Oxfam untuk Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyatakan Indonesia saat ini sudah rawan pangan akibat banyaknya komoditas penting yang diimpor. 

"Menurut saya Indonesia sudah mengalami kerawanan pangan. Tidak terasa. Kita tidak sadar apa yang di depan meja itu berasal dari luar," kata Said dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (27/10/2013).

Said menuturkan, pada tahun 2011, neraca perdagangan komoditas pangan Indonesia mengalami defisit hingga menembus angka 6 juta dollar AS. Dari berbagai komoditas pangan itu, tiga komoditas yang menjadi penyumbang defisit terbesar, yaitu beras, gandum dan jagung.

Menurut Said, saat ini lima komoditas utama masyarat Indonesia, yaitu beras, jagung, gula, daging, dan kedelai, diimpor dari luar negeri. Indonesia, kata Said, masih beruntung karena kelima komoditas tersebut masih stabil di pasar internasional. "Baru kedelai saja yang kemarin bergejolak," ucapnya.

Sementara itu, profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa memprediksi jika tren itu berlanjut dan dibiarkan, krisis pangan akan terjadi pada pertengahan pemerintahan mendatang. 

"Menurut perhitungan kami, 2014 ini masih aman," katanya. Membantah teori keunggulan komparatif yang dicetuskan David Ricardo, Andreas berpendapat jika negara ingin maju, ia seharusnya memproduksi semua komoditas, terutama komoditas pangan.

Pemerintah seharusnya fokus pada komoditas pangan, kata Andreas, karena komoditas ini menempati posisi terpenting dalam sebuah negara. 

"Ketergantungan sebuah negara akan pangan, bila terjadi fluktuasi harga, kemudian impor kita besar, ekonomi akan kolaps," ujarnya.

Reformasi 1998 di tanah air, kata Andreas, juga dipicu adanya krisis beras di berbagai daerah yang kemudian meletup di tingkat pusat. Begitu juga dengan terjadinya revolusi di Timur Tengah yang diakibatkan adanya krisis pangan. "You control food, you control people," katanya.

Ia pun mencontohkan pemerintah Amerika Serikat yang tidak segan menggelontorkan dana besar-besaran bagi para petaninya, terutama dalam hal menstabilisasi harga pangan. Indonesia, kata Andreas, seharusnya mencontoh AS yang dianggap sebagai model terbaik dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

24 KECAMATAN DI CIAMIS RAWAN LONGSOR

CIAMIS, (PRLM).- Sebanyak 24 kecamatan di Kab. Ciamis dinyatakan rawan longsor oleh Pemkab Ciamis. Karena itu, para camat di 24 kecamatan tersebut diharapkan hati-hati karena sewaktu-waktu longsor bisa saja terjadi seperti di Gunungsawal yang menimpa Cihaurbeuti baru-baru ini.

Ke- 24 kecamatan yang dinyatakan rawan longsor tersebut, tersebar di seluruh wilayah Ciamis di utara, selatan, barat dan timur. Penyebab rawan, bukan karena ada penjarahan hutan, tetapi karena kontur tanah di Ciamis memang seperti itu ditambah buruknya cuaca sekarang.

Hal itu disampaikan Sekda Kabupaten Ciamis Drs. H.Tahyadi A Satibi kepada “PRLM”, usai menerima bantuan dari warga Sukamaju, Cihaurbeuti yang tinggal di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, Rabu (6/4) di Pendopo Kabupaten Ciamis. Bantuan dari warga Sukamaju yang menamakan diri “Reflika Sukamaju” tersebut berupa 500 dus mie dan satu ton beras.

Menurut Tahyadi, melihat besarnya potensi longsot tersebut, Bupati Ciamis Engkon Komara sudah mengeluarkan perintah kepada jajarannya agar selalu mewaspadai datangnya longsor. “Pak Bupati, dalam sejumlah kesempatan selalu mengingatkan tentang perlunya kewaspadaan, agar sekecil apapun gejala longsor bisa diantisipasi. Kewaspadaan tersebut diperlukan karena kawasan Ciamis, seperti kawasan lainnya terus-terusan diguyur hujan,” kata dia.

Sementara itu, Budi, Koordinator Reflika Sukamaju mengatakan bahwa bantuan yang diberikan pihaknya diharapkan bisa membantu warga yang terkena musibh longsor dari Gunungsawal tersebut. Jika tak ada halangan, dalam waktu yang tidak lama lagi, akan kembali datang bantuan untuk warga Ciamis yang terkena musibah.

“Kami, setelah mendengar adanya bencana yang menimpa saudara kami di Cihaurbeuti segera mengumpulkan dana dari warga Ciahaurbeuti yang tinggal di Jabodetabek. Akhirnya, dalam waktu dua hari, dana terkumpul dan dibelikan mie dan beras yang kami bawa ini,” kata Budi. (A-112/A-120)